Kendala yang dihadapi RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep dalam BLUD
A. KENDALA PERSIAPAN
- Format dokumen persyaratan administratif antara versi ARSADA dan versi BPKP. Solusi yang dilakukan menyiapkan dokumen menurut kedua versi tersebut.
- Kegiatan studi banding dijadikan syarat rekomendasi penetapan sebagai PPK BLUD. Solusi tetap melakukan studi banding.
- Kompetensi SDM RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep tentang PPK BLUD masih belum optimal. Solusi mengikuti bimbingan teknis PPK BLUD.
B. KENDALA PENETAPAN
- Penetapan pola tarif layanan BLUD masih dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep,
- Keputusan Bupati Sumenep tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Pejabat Pengelola belum ditetapkan,
- Pembukaan rekening kas BLUD diharuskan dengan Keputusan Bupati Sumenep,
C. KENDALA PENERAPAN
- Peraturan yang terkait dengan pengelolaan BLUD Rumah Sakit belum semuanya ditetapkan, sehingga pihak RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep masih ragu untuk menjalankan fleksibilitas yang sudah dimilikinya,
- Tidak boleh menggunakan pendapatan BLUD RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep sebelum pengesahan RBA,
- Status BLUD Penuh diartikan biiaya dari APBD hanya gaji Pegawai, biaya lain harus dari pendapatan BLUD,
- Masalah Pengangkatan pegawai. Kecenderungan anggapan yang berkembang di kalangan stakeholder eksternal adalah bahwa jika RSUD sudah menjadi BLUD maka boleh mengangkat pegawai. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk “menitipkan” sanak keluarga atau kerabatnya ke RSUD, meskipun yang bersangkutan tidak kompeten atau tidak sesuai dengan kebutuhan RS. Untu menghindari hal ini, maka RSUD harus memiliki SOP atau manual mengenai pengelolaan SDM (termasuk prosedur pengangkatan pegawai non PNS) dimana manual ini sebenarnya merupakan bagian dari sistem tata kelola RS dan harus dipatuhi oleh semua,
- Sosialisasi mengenai PPK-BLU belum dilakukan menyeluruh,
- Masalah tarif. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa jika RSUD sudah menjadi BLUD maka akan terjadi kenaikan tarif. Sepanjang kenaikan tarif tersebut dilakukan pada pelayanan bukan kelas III dan masih dalam jangkauan daya beli masyarakat, maka sebenarnya hal itu tidak masalah. Masyarakat bisa memilih pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan daya belinya. Namun jika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif, padahal dari sisi biaya akan ada kenaikan karena RS akan memperbaiki mutu pelayanan, maka selisih antara tarif dan biaya perlu dihitung dan ditanggung oleh pemerintah (atau pihak lain) dalam bentuk subsidi kepada RS. Sebab tidak mungkin pada saat biaya naik (karena meningkatkan mutu pelayanan) tarif tidak dinaikkan dan subsidi juga tidak ada,
- Kendala eksternal yang dihadapi RSUD adalah belum adanya kesepahaman yang sinergis terkait implementasi BLUD antara pihak Pemkab dengan RSUD,
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
- Melakukan study banding ke rumah sakit-rumah sakit lain yang telah menerapkan sistem BLUD
- Melakukan seminar BLUD dengan narasumber eksternal yang sangat berkompeten
- Dengan membuat Peraturan pelaksanaan BLUD yang belum ada
UPAYA-UPAYA / RENCANA KE DEPAN YANG AKAN DITEMPUH PIHAK RUMAH SAKIT
Salah satu bentuk upaya rumah sakit dengan melakukan pendampingan ke Rumah Sakit lain seperti RS. Moewardi Solo untuk dilakukan pembimbingan maupun pendampingan sistem administrasi BLUD yang dilaksanakan Rumah Sakit.
Berita dan artikel terkait :
- Latar Belakang BLUD
- Dasar Hukum BLUD
- Pengertian RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)
- Tujuan Penerapan BLUD di RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep
- Azaz PPK BLUD di RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep
- Syarat-syarat BLUD
- Proses Penetapan RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep sebagai PPK BLUD
- Manfaat Penerapan PPK BLUD di RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep
- Jenis Status BLUD
- Fleksibilitas yang diperoleh RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep dalam menerapkan PPK BLUD
- Peraturan Pelaksanaan PPK BLUD DI RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep
- Kendala yang dihadapi RSUD Dr.H. Moh. Anwar Sumenep
- Solusi yang telah dilakukan
- Upaya-Upaya / Rencana Kedepan yang akan ditempuh pihak Rumah Sakit
